Jumat, 04 Juli 2014

Orang Tidak Tahun Siapa Tutor


KENAPA BANYA ORANG TIDAK TAHU APA ITU

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Oleh:
H.M.Norsanie Darlan

Terkadang orang sering bertanya apa itu pendidikan luar sekolah?  Menurut: Anggit Setiawan  (2012) Pendidikan luar sekolah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, secara jelas ia masuk dalam 3 jalur pendidikan. Pertama: Pendidikan formal, Kedua: Pendidikan Nonformal, dan ketiga: pendidikan informal. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu jalur pendidikan itu, secara sederhana sebagai berikut:

1.Pendidikan Formal yang termuda
Pendidikan formal yaitu sistem persekolahan yang mana anak sampai dewasa bisa belajar disana. Karena pendidikan formal ini sejak sekolah dasar (SD) sampai pendidikan tertinggi. Artinya pendidikan formal berjenjang dari sekolah dasar, SLP, SLA, Perguruan Tinggi yang menghasilkan Diploma dan S-1, kemudian Pendidikan Tertinggi yaitu Pascasarjana yang menelurkan Magister dan Doktor.
Pertanyaan berikut bagai mana pendidikan nonformal. Pendidikan non formal ini proses pendidikannya ada yang formal dan ada pula yang murni pendidikan di luar sistem persekolahan. Pendidikan nonformal atau PLS ini, yang disebut formal ada di beberapa perguruan tinggi. Kalau di IKIP masa lalu dan dewasa ini disebut dengan Universitas Negeri seperti IKIP Malang disebut dengan Universitas Negeri Malang (UNM), di Jakarta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tapi IKIP Bandung menyebut diri UPI artinya Universitas Pendidikan Indonesia. Di IKIP sebutan lama jurusan PLS ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Bagaimana kalau di Universitas ? PLS ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Tapi tidak semua FKIP di Universitas Memiliki Jurusan/Program Studi PLS. Untuk Kalimantan hanya ada di Universitas Palangka Raya. Universitas Tanjung Pura (Untan), Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Lambung Mangkutan tidak bisa mendirikan, karena tenaga dosennya belum mencukupi. Demikian juga di perguruan tinggi lainnya.

2.Pendidikan Nonformal
Pendidikan Luar Sekolah yang berada betul-betul di luar sekolah seperti pada: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang harusnya ada di seluruh kabupaten. Namun kalimantan tengah baru 7 kabupaten yang memiliki SKB. Pendidikan luar sekolah juga ada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Untuk kota Palangka Raya ada 18 PKBM yang aktif dan sejumlah PKBM yang memerlukan uluran tangan pihak terkait. Apa sebenarnya tujuan berdirinya PKBM ?. PKBM didirikan adalah karena kesadaran para anggota masyarakat terhadap nasib para warga masyarakat yang karena sesuatu dan lain hal mereka tidak sempat menikmati pendidikan formal dimasa mudanya. Setelah dewasa ia baru sadar pentingnya belajar. Mau masuk ke SD tidak mungkin, karena faktor usia. Maka PKBM akan memapung mereka untuk belajar kembali. Dengan program paket A dan ijazah mereka berdasarkan Undang-Undang setera dengan SD. Paket B setara SMP dan paket C setara dengan SMA.
Dalam PKBM juga berbagai program belajar di masyarakat tersedia Keberagaman dimaksud adalah bermacam-macam kursus seperti: kursus menjahit, menyetir, fotografir, komputer, sablon, salon kecantikan, tata rias, kursus bahasa, kesetinian, dan lain-lain. Seluruhnya menggunakan waktu yang relatif pendek, tapi berguna dan dapat menolong warga belajarnya dalam mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Dan jangan hanya terbatas pada program pemberantasan buta huruf. Tapi PLS berpikir jauh dari itu.
Kalangan pejabat sering tidak mengenal pendidikan luar sekolah seperti pendidikan nonformal ini. Pada ia sebelum atau setelah baru menjabat ikut Diklat kepemimpinan tingkat IV, III, II dan I. Hal itu adalah proses di luar sekolah. Artinya kursus kepemimpinan seperti ini ditak pernah diselenggarakan di persekolahan, melainkan melalui jalur pendidikan luar sekolah.

3.Pendidikan Informal
Sekarang bagaimana yang disebut pendidikan informal ?. pendidikan informal adalah pendidikan tertua di dunia. Karena belajar dari sejarah pendidikan bahwa pendidikan informal ini sejak zaman Nabi Adam sudah terjadi. Karena pendidikan ini berada dalam keluarga.
Pendidikan dalam keluarga ini yang disebutkan dalam teori Tabolarasa, anak yang terlahir dalam sebuah keluarga itu bagaikan kertas putih. Maka lingkungannya yang memberikan warna terhadap anak itu.
Kita sama maklumi jika anak berasal dari keluarga nelayan. Sangat mustahil kalau ia tidak mengerti cara menangkap ikan. Demikian juga jika anak terlahir di keluarga perkebunan. Anak akan bisa dengan mudah melakukan tanaman karena ia sejak dari lahir sudah melihat dari ayah ibu, nenek kakeknya dalam berkebun walau dengan serba sederhana.
Dalam kesempatan ini, penulis mengemukakan kenapa 2 atau 3 pelita lalu, putra dan putri kalteng dalam PON mendulang piala emas dicabag olah raga dayung. Karena saat itu jalan darat belum menjadi primadona berbagai even ke mana-mana. Zaman penulis masa sekolah, anak sebelum sekolah sudah bisa berenang dan mendayung. Karena mau kesekolah harus ke desa seberang. Kalau tidak bisa berenang, orang tua murid enggan melepas anaknya untuk sekolah. Para petani ke ladang harus naik perahu. Sehingga putra-putri kita saat itu menjuarai olah raga dayung. Karena mendayung muncul dalam pendidikan informal. Petalihan hanya senambah teknik meraup kemenangan. Sekarang kita ketahui bersama bahwa jalan sungai sudah mulai ditinggalkan. Karena jalan darat lebih mudah, lebih cepat untuk perjalanan dari desa ke desa. Namun cabang olahraga dayung kejuaraan hanya sebagai kenangan masa lampau.

4.Bagaimana PLS di Kalteng
Bila mempelajari sejarah. Kita retrospektif 45-50 tahun silam. Di Palangka Raya ada 1 perguruan tinggi swasta yaitu: Fakultas Ekonomi dan 1 perguruan tinggi lagi IKIP Bandung cabang Palangka Raya. Di Bandung sudah negeri, di Palangka Raya sedang di tata. Dengan adanya istruksi Mendikbud RI bahwa setiap provinsi ada Universitas Negeri maka digabunglah IKIP Bandung cabang Palangka Raya dengan Fakultas Ekonomi. Dari peraturan saat itu, harus minimal 3 Fakultas maka didikannya Fakultas Pertanian yang lokasi perguruan tinggnya di Kuala Kapuas.
Kapan PLS ada? Jawabnya di IKIP Bandung Cabang Palangka Raya saat itu di Fakultas Ilnmu Pendidikan disebut (FIP) ada 2 jurusan pendidikan luar sekolah (Pensos) dan satu lagi Pendidikan Umum (PU).
Kalau demikian PLS sudah ada, sebelum berdirinya Universitas Palangka Raya. Hanya saja perjalanannya menemui pasang surut. Namun hidup sampai saat sekarang.
Tahun 1986 ada beredar PLS di luar IKIP di non aktifkan. Di Kalimantan punya 2 PLS saat itu. Di Unlam Banjarmasin dan Unpar Palangka Raya. Unlam dan Unpar terancam ditutup. Artinya tidak menerirma mahasiswa baru. Sehingga dosen-dosennya kembali ke IKIP di berbagai tempat di tanah air.
PLS Unpar tidak demikian. Walau tidak menerima input SLA, tapi kami menerima input Diploma !, II dan Sarjana Muda. Selama 10 tahun demikian. Prof. Norsanie mempelajari apakah di tanah air semua PLS yang ada di FKIP tutup semua. Ternyata di Universitas Jember (Jawa Timur) mereka bertahan hingga sekarang. Hal itu di konsultasikan dengan Rektor Univeraitas Palangka Raya Prof. Dr. Ir. Ali Hasmy, MS., MA bahwa PLS Di Jember tetap bertahan. Maka tahun 1996 PLS Unpar membuka kembali input SLA dalam berbagai jurusan. Maksudnya IPS, IPA dan Bahasa. Hal ini lestari hingga sekarang.
Sekelmalinya pendidikan Doktor dari Bandung, Prof. Norsanie berniat meningkatkan tidak saja S-1 PLS. Tapi bagaimana S-2 PLS. Ternyata Mendiknas menyetujui dibukanya S-2 PLS hingga sekarang. Walau PLS IKIP Surabaya mencemooh penulis. Kok di Palangka Raya hanya 1 orang Profesor bisa berdiri S-2 PLS. Sedangkan kami di Surabaya 6 oranh Profesor berkali-kali mengirim berkas untuk membuka  S-2 tidak di kabulkan. Dan untuk diketahui bersama bahwa S-2 PLS di Palangka Raya, satu-satunya S-2 PLS di luar Jawa saat ini.
Bagi peminat yang mau masuk S-2 PLS sekarang masa pendaftaran di Universitas Palamgka Raya. Mahasiswanya ada yang dari Kaltim, Kalbar dan mayoritas dari Kalimantan Tengah.

Sabtu, 07 Juni 2014

Tenaga Kerja Ke Luar Negeri



Pengamat: Tenaga Kerja Harus Mahir Berbahasa Asing

Kamis, 27 Maret 2014 07:52 WIB
 
Pengamat dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH 
TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Semua tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri sejatinya harus mahir berbahasa negara di mana mereka ditempatkan, sehingga terjalin hubungan harmonis antara pekerja dan majikan, kata seorang pengamat di Palangkaraya
Prof Norsanie Darlan dalam surat elektroniknya yang dikirim kepada Antara mengatakan, bahasa negara tujuan pengiriman tenaga kerja perlu diajarkan karena bahasa merupakan alat komunikasi yang seharusnya dimiliki tenaga kerja.
"Tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri tentu tidak semata pemberian keterampilan kerja saja, tapi juga terampil berbahasa. Kalau diumpamakan ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, bagaimana berkomunikasi dengan majikannya tanpa mahir berbahasa," katanya.
Guru Besar Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah itu mengatakan, bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif dalam kehidupan, termasuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, apalagi menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015.
Oleh karena itu, tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri sejatinya perlu dibekali keterampilan berbahasa negara di mana mereka akan ditempatkan sehingga terjalin komunikasi yang efektif antara pekerja dengan majikannya.
"Bahasa itu menentukan sukses tidaknya dalam bekerja. Tanpa penguasaan bahasa yang baik, tentu saja apa yang diperintah majikan bisa salah, dan akibat itulah salah satu awal munculnya perselisihan antara tenaga kerja dengan majikan," ujarnya.
Guru besar pendidikan luar sekolah (PLS) itu mengatakan, bila tenaga kerja berkomunikasi dalam bahasa negara di mana mereka bekerja tentu berbagai kasus yang selama ini terjadi dapat dihindari, termasuk kasus Satinah yang sekarang diujung pancung tersebut.
Terkait dengan nasiba Satinah, Norsanie mengharapkan semua pihak peduli dan ikut mencari solusi karena masalah ini tidak terlepas dari masa depan tenaga kerja Indonesia yang kini bekerja di sejumlah negara di dunia.
Kasus yang sedang dihadapi Satinah perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah karena menyangkut dengan nasib Satinah-Satinah lain yang sekarang bekerja di berbagai negara. Kasus ini juga menyayat perasaan hati anak bangsa, ujarnya.
"Saya setuju bila tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri berpendidikan tinggi. Kesarjanaan mereka bekerja pada tempatnya pasti dihargai, asal mereka betul-betul terampil dengan bidang kesarjanaannya," demikian Prof Norsani Darlan

Kamis, 05 Juni 2014

MENGENALI SIAPA PAMONG ITU

MENGENALI SIAPA SEBENARNYA PAMONG BELAJAR ITU ?
Oleh:
H.M.Norsanie Darlan

Banyak orang tidak mngerti apa sebetulnya dan siapa itu yang disebut Pamong Belajar? jawabnya tidak begitu sulit, yaitu: Pamong Belajar sebetulnya juga Guru. Tapi karena tugasnya pada bidang pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal) yang membantu masyarakat yang masih belum tuntas dalam belajar formal.
Pamong Belajar itu, ia adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki nomor induk pegawai (NIP) masa lalu diberikan nip 130 kini sudah berubah. Pamong Belajar berdasarkan aturan yang sesuai dengan peraturannya, ia seorang sarjana pendidikan luar sekolah (PLS). namun masa di orde reformasi sekarang sepertinya kurang memperhatikan hal itu. efeknya banyak terjadi kesulitan bagi Pamong Belajar itu dalam upaya kenaikan pangkatnya. karena mereka tidak berlatar belakang sarjana PLS, banyak hal yang mereka tidak ketahui. misalnya dalam menjalankan tugas   di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di kabupaten/kota, Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) baik ditingkat provinsi maupun regional.
Kendala yang mereka hadapi Pamong Belajar adalah, bagi yang berasal dari guru formal, yang  dibekali dengan pendidikan paedagogi. sementara jika kita cari yang berdasarkan konsep sebenarnya Pamong Belajar adalah mendidik orang dewasa. Maka seorang Pamong Belajar harus banyak tahu apa sebenarnya pendidikan andragogi. Dengan demikian Pamong Belajar yang berlatar belakang non sarjana PLS tentu kesulitan dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai jabatan fungsional non formal. Kenapa ? karena sejak awal mereka belajar di pendidikan tinggi, tidak banyak mengerti apa itu pendidikan andragogi. Kalau juga tahu sangat minim. Sehingga orang dewasa yang mereka hadapi tidak semudah para sarjana PLS dalam mengajar orang dewasa dengan memperhatikan elastisitas dalam hal-hal tertentu. Nah bagaimana kalau Pamong Belajar tidak pernah di didik pada teori-teiro andragogi. Tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan.
Berdasarkan pengalaman penelitian yang pernah saya di berbagai SKB tentang tupoksi Pamong Belajar. Kendala mereka hadapi kesulitan dalam hal naik pangkat. Sebab sejumlah Pamong Belajar yang sarjana non PLS dalam proses kenaikan pangkatnya terhambat. Karena di masyarakat ia jika membuat kelompok belajar pada orang dewasa sulit dalam berhadapan dengan calon warga belajar (WB) karena sudah terbiasa pada pendidikan formal di sekolah murid sudah tersedia, gedung sudah ada, materi belajar sudah disiapkan dll. Sekarang bagaimana jika membuat kelompok belajar di masyarakat bagi Pamong Belajar: yang non formal itu belum ada tempat / ruang belajar. Warga Belajarnya (WB) atau siswanya di mana? materi belajarnya terkadang tidak ada di toko buku seperti di sekolah formal. Sehingga tutor (guru) harus tahu persis merancang bangun dan rekayasa bahan ajar. kalau hanya paket A, B dan C sudah tersedia secara nasional. yang lain maanaaa. kalau ia sarjana PLS sejak semester 3 mereka secara tidak sengaja sudah dilatih untuk mempraktekkan hal seperti itu. sampai ia praktek di laburatorium PLS.
Jadi dengan demikian untuk mengenali yang betul-betul Pamong Belajar, mereka pasti tahu mengatasi hal-hal seperti diuraikan di atas. sebab seorang Pamong Belajar pasti dituntut kreativitas dalam merancang bangun dan rekayasa pendidikan orang dewasa.
Pamong Belajar juga harus tahu memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan bagaimana menyiapakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menciptakan lingkungan yang semula bagi masyarakat tidak berguna. Tapi dengan kreativitas Pamong Belajar ia harus bisa memanfaatkan ke pamongannya dalam proses belajar membelajarkan warga masyarakat. artinya dalam kata/istilah lain Pamong Belajar harus bisa memanusiakan manusia. Itulah yang sebenarnya Pamong Belajar yang murni dan dinantikan masyarakat.
Sayangnya Pamong Belajar berdasarkan peraturan Kepegawaian, kepangkatannya hanya sampai pada golongan IV/c. Kenapa itu perlu kita kaji, kenapa demikian.
Dipihak lain dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagai temuan lain, selain kesulitan naik pangkat (karena latar belakang non PLS), juga Pamong Belajar yang di BPPNFI dalam merancang bangun dan rekayasa materi pembelajaran. Padahal mereka di BPPNFI baik tingkat provinsi maupun Regional yang bisa mewujudkan pengembangan pendidikan non formal maupun Informal. hal ini perlu juga pengkajian lebih lanjut. Apakah yang menyebabkan mereka kurang tertatik dalam pengembangan pendidikan itu. 
Prof. Dr. H.M. Norsanie Darlan, MS PH Guru Besar S-1 dan S-2 PLS Universitas Palangka Raya.

Harian Images/KOMPAS/PRIYOMBODO, 29 April 2013



Dua Harga BBM Sulitkan Pengawasan

BANJARMASIN, KOMPAS.com –
Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar), Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH berpendapat, bila pemerintah memberlakukan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berbeda, maka pengawasan akan  makin sulit.
Sebagai contoh pengangkutan BBM untuk daerah pedalaman, seperti di Kalimantan masih banyak menggunakan angkutan sungai, sehingga sulit melakukan pengawasan, lanjut dosen Unpar tersebut kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Senin.
"Karena masyarakat pada umumnya tak mengetahui mana BBM bersubsidi dan non subsidi, sehingga berpotensi pula penyimpangan peruntukan. Penyimpangan peruntukan itu bisa terjadi di perkotaan, terlebih di daerah pedalaman," ujarnya.
Sedangkan aparat keamanan tak mungkin melakukan pengawasan terus menerus atau dalam jangka panjang, karena banyak pula tugas lain yang menjadi tanggung jawab mereka, lanjutnya.
Ia mencontohkan bentuk penyimpangan peruntukan, yaitu sebuah angkutan umum yang tidak beraktivitas/tak mengangkut penumpang, mengatre di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Namun BBM itu dia jual dengan harga non subsidi.
"Nah, mungkinkah aparat kepolisian bisa mengawasi praktek seperti itu. Sementara personel kepolisian terbatas dan mereka yang berbuat penyimpangan itu biasanya sembunyi-sembunyi," ujarnya.
Selain itu, dengan dua harga BBM yang berbeda, bisa menimbulkan kecemburuan sosial, baik di perkotaan maupun daerah pedalaman, tambah Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di "Bumi Isen Mulang" Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut.
Oleh karenanya, anak desa Anjir Kapuas, Kalteng yang meniti karir dari pegawai bawahan (pesuruh) hingga menjadi profesor itu, menyarankan, sebaiknya harga BBM disamakan saja atau ada perbedaan.
Sebagai contoh rencana penetapan harga BBM per liter untuk mobil pribadi Rp  6.500 dan sepedamotor atau angkutan penumpang umum Rp4.500, lanjut mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemprov Kalteng itu.
Sebab itu pula, mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) dari "Bumi Isen Mulang" Kalteng tersebut sependapat atau setuju kalau pemerintah menaikan harga BBM dengan batas-batas kewajaran, sehingga cuma ada satu jenis harga.
"Penetapan satu harga BBM tersebut, guna memudahkan pengawasan serta menghindari kecemburua sosial yang bisa berunjung pada hal-hal yang tak kita inginkan bersama," demikian Norsanie Darlan.

Dibaca: 2318

Selasa, 03 Juni 2014

sumber: dutamasyarakat.com



Berita Pendidikan  28 Oktober 2009

Fokus Pendidikan Non-Formal


 



Breaking News



Pengamat : 

Keliru Menganggap Pamong Pamong Belajar Itu 

Kerjanya Santai


Sabtu, 24/05/2014 - 13:04 WIB
RIMANEWS - Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH dari Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah berpendapat, keliru kalau ada yang menganggap pamong belajar itu kerjanya santai.
"Memang dari hasil penelitian ada anggapan bahwa pamong belajar terlihat lebih santai dibandingkan tenaga guru," ungkap akademis perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" Kalimantan Tengah itu kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Sabtu (24/5).
Padahal hasil penelitian juga mengungkapkan, kiprah pamong belajar dalam menjalankan tupoksi pada Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mengurangi berbagai hal yang berkenaan dengan masalah pamong belajar, baik di Kalteng maupun di tanah air ini.
"Walau guru dan pamong belajar sama-sama tugas mengajar. Tapi kalau kita cermatai ada beda yang sangat bermakna terhadap sasaran didiknya," ujar dosen pascasarjana PLS tersebut.
Ia menerangkan, untuk guru di sekolah formal, mereka menerapkan teori-teori yang berkenaan dengan paedagogik.
"Sebaliknya para pamong belajar sulit kalau menerapkan teori itu, karena sasaran mereka adalah orang dewasa, tentu lebih mengutamakan teori andragogik atau dalam materi kuliah di PLS pendidikan orang dewasa (POD)," ujarnya.
Pamong belajar di Badan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informasl (BP2NFI) sangat terkait dengan tugas lebih dibanding mereka yang juga pamong belajar, tapi di sanggar kegiatan belajar (SKB).
"Sebab pamong belajar di provinsi dan regional, harus berada setingkat lebih tinggi, karena harus ada upaya-upaya pengembangan bahan belajar. Pengembagan bahan belajar yang harusnya diterapkan, tentu melakukan berbagai eksperimen," demikian Norsanie.(Juft)

Jumat, 23 Mei 2014

MENGENALI TUTOR pls



Pemda Harus Beri Upah Layak Tutor

 BANJARMASIN -- Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof. Dr. HM Norsanie Darlan, menilai  selama ini tutor belum mendapatkan upah/gaji yang layak. Padahal kalau boleh dibandingkan dengan buruh, mungkin tutor lebih terhormat. Sebab, tutor tidak beda dengan seorang guru.
“Karena itu, dinas pendidikan memberi upah/gaji yang layak kepada tutor. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian, perhatian terhadap tutor selama ini terkesan belum memadai," kata Guru Besar Unpar itu kepada Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu (3/2).
Sebagai contoh,  peran tutor dalam menjalankan tugasnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam upaya mencerdaskan bangsa, sangat besar, lanjut pengajar pascasarjana pendidikan luar sekolah (PLS) di Unpar itu.
Menurut dia, tutor dilibatkan di PKBM, karena keterbatasan tenaga sekretariat, sehingga mereka turut berperan guna lancarnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Mengenai keberadaan PKBM di Indonesia, dia menerangkan, kehadirannya lembaga kependidikan nonformal tersebut di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa yang mengalami krisis sosial ekonomi pada Tahun 1998.
“Kehadiran PKBM memiliki latar belakangan yang relatif panjang. Dimana fakta menunjukkan, pendidikan formal dan sistem persekolahan ternyata tidak cukup untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia,” jelas Norsanie.
Dia menambahkan, permasalahan itu dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat buta aksara bagi orang dewasa, tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan dan sebagainya.
Di pihak lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat menitik beratkan pada pendidikan formal dan sistem persekolahan. Perhatian pada pendidikan nonformal masih sangat terbatas.
"Keterbatasan perhatian terhadap pendidikan nonformal tersebut, antara lain dapat dilihat dari alokasi anggaran dan fasilitas maupun berbagai sumberdaya lainnya yang jauh lebih besar dicurahkan bagi pendidikan formal dan sistem persekolahan," kata Norsanie.(mulya)